Persijap Belum Pasti Mendaftar

JEPARA- Meski masuk ke jalur Superliga, Persijap belum memastikan akan mendaftar ke Badan Liga Indonesia (BLI) sebagai peserta. Dalam manual ditetapkan pendaftaran paling akhir 28 Februari.

Pembatalan dana APBD 2008 sebesar Rp 10 miliar oleh Gubernur untuk memenuhi ketentuan Permendagri No 59/2007 mengakibatkan satu-satunya wakil Jateng di Superliga itu tak mantap. Sikap pengurus juga belum jelas, sementara publik bola Jepara terus mendesak klub ini mengikuti kompetisi.
”Kami berharap pendaftaran ditunda,” kata Ketua Umum Hendro Martojo saat memberikan sambutan dalam diskusi tentang nasib Persijap tanpa APBD di pendapa kabupaten, Sabtu lalu. Pada kesempatan sebelumnya dia bahkan mengatakan, jika sampai Persijap tak mendapatkan dana cukup, maka mundur jadi pilihan.

Diskusi tentang nasib Persijap justru tidak menghasilkan jalan keluar. Hendro hanya memberikan sambutan, sementara diskusi diserahkan ke Ketua Harian HM Effendi yang juga Sekda Jepara. Effendi sendiri hanya menyatakan ketidakberdayaan dan kepesimistisan pengurus mendapatkan sponshorship.

Kemandirian

Kalangan DPRD tetap mematuhi evaluasi Gubernur terkait pembatalan dana Persijap yang sudah dialokasikan APBD. Panitia Anggaran DPRD telah menyerahkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur. Dengan begitu, ”Laskar Kalinyamat” harus bisa membiayai sendiri perjalanan klub saat berlabuh di ajang Superliga musim 2008.
”Kami telah merespons evaluasi Gubernur. Pada saat penetapan kami memang menyetujui dana itu sebagai keberpihakan kami terhadap nasib Persijap,” kata Wakil Ketua DPRD Ahmad Sholihin, kemarin.

Ketua Komisi C DPRD Nurul Aini mengatakan, sejauh ini belum ada ketetapan akan dialihkan ke mana dana Rp 10 miliar itu. Wacana yang berkembang di komisi yang antara lain menanganai olah raga, pendidikan, dan kesehatan itu, dana akan digunakan pada APBD perubahan. Ada yang mengarahkannya untuk dana pendidikan dan kesehatan. Namun pembahasan secara khusus belum dilakukan.

Setelah pembatalan alokasi oleh Gubernur, hingga kini belum ada jalan keluar dari pengurus Persijap menyangkut bagaimana klub mengatasi soal pendanaan. Desakan suporter agar pengurus mengoptimalkan potensi lokal, belum direspons dalam format yang jelas.
Hinca Panjaitan dari Komdis PSSI yang hadir dalam diskusi mengatakan, idealnya pembahasan mengenai kemandirian klub dilakukan sejak dini. ”Jika klub telah berbentuk PT, maka penggalangan dana dari swasta bisa lebih terbuka,” ungkapnya.

Dia menyarankan Persijap tetap mendaftar ke BLI. Memang, untuk mendaftar ada persyaratan deposit Rp 5 miliar. ”Namun, dana itu hanya untuk jaminan bahwa klub bisa berkiprah hingga akhir kompetisi,” katanya. (H15,kar-22)