DPRD Jepara Tunggu Respons Gubernur
http://www.persijap.or.id/2008/03/dprd-jepara-tunggu-respons-gubernur.html
JEPARA-DPRD Jepara masih menunggu respons Gubernur Ali Mufiz, terkait kepastian pencairan dana APBD 2008 sebesar Rp 10 miliar untuk pendanaan Persijap musim ini.
Jika Gubernur merevisi pembatalan dana itu, maka DPRD siap menindaklanjutinya dengan memberikan lampu hijau pencairan melalui KONI.
’’Persoalannya, setelah ada jawaban dari Mendagri, sampai kini belum ada respons dari Gubernur,’’ kata Ketua DPRD Jepara, Masnukhin BA, kemarin.
Pemkab telah mengajukan permohonan revisi selepas menerima surat dari Depdagri. Pada poin kelima dari surat itu tertulis, untuk kepentingan efektivitas penganggaran, pemkab diminta berkoordinasi dengan Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 131 PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggota Komisi C —yang antara lain membidangi olahraga— Zamroni mengungkapkan, sebaiknya Gubernur segera memberi kepastian. ’’Perhatiannya terhadap Persijap sangat ditunggu. Karena kami di DPRD didesak masyarakat menyangkut kejelasan pengangaran untuk Persijap,’’ kata ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu, kemarin.
Dia mengungkapkan, musim 2007 Persijap sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemprov, sementara PSIS Semarang mendapatkan Rp 500 juta.
Jika Gubernur merevisi pembatalan dana itu, maka DPRD siap menindaklanjutinya dengan memberikan lampu hijau pencairan melalui KONI.
’’Persoalannya, setelah ada jawaban dari Mendagri, sampai kini belum ada respons dari Gubernur,’’ kata Ketua DPRD Jepara, Masnukhin BA, kemarin.
Pemkab telah mengajukan permohonan revisi selepas menerima surat dari Depdagri. Pada poin kelima dari surat itu tertulis, untuk kepentingan efektivitas penganggaran, pemkab diminta berkoordinasi dengan Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 131 PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggota Komisi C —yang antara lain membidangi olahraga— Zamroni mengungkapkan, sebaiknya Gubernur segera memberi kepastian. ’’Perhatiannya terhadap Persijap sangat ditunggu. Karena kami di DPRD didesak masyarakat menyangkut kejelasan pengangaran untuk Persijap,’’ kata ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu, kemarin.
Dia mengungkapkan, musim 2007 Persijap sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemprov, sementara PSIS Semarang mendapatkan Rp 500 juta.
Superliga
Tahun ini, DPRD bersama eksekutif menetapkan anggaran Rp 10 miliar dengan segala pertimbangan dan melalui konsultasi ke Depdagri maupun Badan Pemeriksa Keuangan. ’’Tinggal satu keputusannya, dan itu ada di tangan Gubernur,’’ tandasnya.
Dia mengingatkan, bahwa Badan Liga Indonesia (BLI) terus memantau perkembangan persiapan Persijap karena merupakan salah satu tim yang lolos ke Kompetisi Superliga. Keseriusan klub ini sudah optimal, antara lain dibuktikan dengan pembangunan stadion baru. Karena itu, kepastian dari Gubernur akan sangat membantu persiapan ’’Laskar Kalinyamat’’.
Ketua Komisi E DPRD Jateng Iqbal Wibisono dalam kunjungannya ke Jepara beberapa waktu lalu mengungkapkan ada tiga prinsip pencairan dana APBD. Selain aturan memungkinkan, juga ditopang kemampuan daerah dalam pendanaan, serta adanya prestasi. HM Busyro dari komisi yang sama menuturkan, pihaknya mendorong agar pemprov memberi dorongan supaya Persijap tetap eksis, sebagai representasi Jateng di ajang Superliga. Tim itu disebutnya sebagai aset yang perlu terus dihidupkan.
Upaya kemandirian klub dinilainya belum memungkinkan, sehingga perhatian Gubernur dibutuhkan. Komisinya Senin ini bersama KONI Jateng, Persijap, serta Gubernur akan membicarakan tindak lanjut atas surat dari Depdagri tersebut. (H15,kar-22)
Dia mengingatkan, bahwa Badan Liga Indonesia (BLI) terus memantau perkembangan persiapan Persijap karena merupakan salah satu tim yang lolos ke Kompetisi Superliga. Keseriusan klub ini sudah optimal, antara lain dibuktikan dengan pembangunan stadion baru. Karena itu, kepastian dari Gubernur akan sangat membantu persiapan ’’Laskar Kalinyamat’’.
Ketua Komisi E DPRD Jateng Iqbal Wibisono dalam kunjungannya ke Jepara beberapa waktu lalu mengungkapkan ada tiga prinsip pencairan dana APBD. Selain aturan memungkinkan, juga ditopang kemampuan daerah dalam pendanaan, serta adanya prestasi. HM Busyro dari komisi yang sama menuturkan, pihaknya mendorong agar pemprov memberi dorongan supaya Persijap tetap eksis, sebagai representasi Jateng di ajang Superliga. Tim itu disebutnya sebagai aset yang perlu terus dihidupkan.
Upaya kemandirian klub dinilainya belum memungkinkan, sehingga perhatian Gubernur dibutuhkan. Komisinya Senin ini bersama KONI Jateng, Persijap, serta Gubernur akan membicarakan tindak lanjut atas surat dari Depdagri tersebut. (H15,kar-22)
