Kompetisi Dihentikan Selama Kampanye
http://www.persijap.or.id/2009/03/kompetisi-dihentikan-selama-kampanye.html
Surabaya - Pertandingan-pertandingan kompetisi sepak bola Liga Super Indonesia dan kompetisi level di bawahnya dipastikan dihentikan sementara selama masa kampanye, sebagaimana larangan yang dikeluarkan oleh kepolisian.
Kabar penghentian pertandingan kompetisi liga Indonesia itu diungkapkan Ketua Umum Pengprov PSSI Jawa Timur, Haruna Soemitro, usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Polda Jatim, KPU, dan perwakilan klub di Surabaya, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut, Kasi Yanmin Direktorat Intelkam Polda Jatim, Kompol Harisih Pinujih menunjukkan surat telegram dari Mabes Polri soal larangan kegiatan yang mengerahkan massa dalam jumlah besar di luar acara kampanye 16 Maret hingga 9 April 2009.
"Penghentian kompetisi ini jelas membawa dampak bagi klub dan BLI (Badan Liga Indonesia). Pengeluaran klub jelas membengkak karena kompetisi pasti akan molor. Belum lagi masalah kontrak pemain yang harus diperpanjang," katanya.
"Sementara bagi BLI, larangan ini ibaratnya sudah jatuh masih tertimpa tangga. Jadwal molor akan membuat biaya kompetisi membengkak dan BLI juga akan terkena penalti dari sponsor," tambah Haruna.
Menurut dia, keluarnya larangan itu sungguh di luar dugaan karena sebelumnya masih ada celah dan peluang yang diberikan oleh kepolisian untuk melanjutkan kompetisi.
Salah satu celah itu adalah menggelar pertandingan sepak bola tanpa penonton dan jadwalnya disesuaikan dengan kegiatan kampanye agar tidak berbenturan.
Sebagian besar klub di Jatim juga setuju menggelar laga tanpa penonton, kendati dengan risiko rugi karena tidak mendapatkan pemasukan. Klub berharap kompetisi bisa selesai sesuai jadwal sekitar Juli 2009.
"Pekan lalu kami sudah bertemu Kapolda dan membicarakan masalah ini. Kalau sekarang ada surat telegram dari Mabes Polri, PSSI Jatim tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah," katanya.
"Saya sudah kontak Ketua BLI dan PSSI untuk menindaklanjuti telegram Mabes Polri tersebut, barangkali ada kemungkinan melanjutkan kompetisi tanpa penonton. Kalau memang dihentikan, harus semuanya dan tidak boleh ada daerah lain yang diizinkan," kata Haruna menambahkan.
BLI sendiri berencana mengundang klub-klub untuk membicarakan jadwal kompetisi di masa kampanye pada Sabtu (14/3) di Surabaya. Namun, pertemuan itu kemungkinan besar dibatalkan karena keluarnya larangan dari Polri.
Citra Buruk
Haruna Soemitro juga mengatakan bahwa keluarnya larangan Mabes Polri itu makin memperburuk citra sepak bola Indonesia yang saat sedang berjuang mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.
"Ini juga sindiran buat Indonesia. Untuk mengamankan kompetisi nasional tidak bisa, bagaimana mau menggelar Piala Dunia," katanya.
Menurut Anggota Komite Eksekutif PSSI ini, semestinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik dan matang dari sekedar menghentikan pertandingan sepak bola karena aspek keamanan.
Pemerintah semestinya perlu mencontoh Thailand yang tidak menghentikan pertandingan kompetisi sepak bola, kendati pada saat bersamaan di negara tersebut sedang terjadi demo besar-besaran beberapa waktu lalu.
"Pemerintah Thailand memiliki itikad baik dan sangat paham bahwa sepak bola juga punya dampak terhadap citra suatu negara," ujar Haruna.
Sementara itu, anggota Divisi Teknis KPU Jatim, Andry Dewanto Achmad, usai pertemuan dengan Pengprov PSSI Jatim mengatakan bahwa pada prinsipnya KPU tidak mempermasalahkan kegiatan kompetisi sepak bola tetap berjalan selama masa kampanye.
"Sepanjang mekanisme perizinan ada dan jadwalnya tidak berbenturan dengan zona kampanye, tidak jadi masalah sepak bola tetap jalan," katanya.(ANT)
Kabar penghentian pertandingan kompetisi liga Indonesia itu diungkapkan Ketua Umum Pengprov PSSI Jawa Timur, Haruna Soemitro, usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Polda Jatim, KPU, dan perwakilan klub di Surabaya, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut, Kasi Yanmin Direktorat Intelkam Polda Jatim, Kompol Harisih Pinujih menunjukkan surat telegram dari Mabes Polri soal larangan kegiatan yang mengerahkan massa dalam jumlah besar di luar acara kampanye 16 Maret hingga 9 April 2009.
"Penghentian kompetisi ini jelas membawa dampak bagi klub dan BLI (Badan Liga Indonesia). Pengeluaran klub jelas membengkak karena kompetisi pasti akan molor. Belum lagi masalah kontrak pemain yang harus diperpanjang," katanya.
"Sementara bagi BLI, larangan ini ibaratnya sudah jatuh masih tertimpa tangga. Jadwal molor akan membuat biaya kompetisi membengkak dan BLI juga akan terkena penalti dari sponsor," tambah Haruna.
Menurut dia, keluarnya larangan itu sungguh di luar dugaan karena sebelumnya masih ada celah dan peluang yang diberikan oleh kepolisian untuk melanjutkan kompetisi.
Salah satu celah itu adalah menggelar pertandingan sepak bola tanpa penonton dan jadwalnya disesuaikan dengan kegiatan kampanye agar tidak berbenturan.
Sebagian besar klub di Jatim juga setuju menggelar laga tanpa penonton, kendati dengan risiko rugi karena tidak mendapatkan pemasukan. Klub berharap kompetisi bisa selesai sesuai jadwal sekitar Juli 2009.
"Pekan lalu kami sudah bertemu Kapolda dan membicarakan masalah ini. Kalau sekarang ada surat telegram dari Mabes Polri, PSSI Jatim tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah," katanya.
"Saya sudah kontak Ketua BLI dan PSSI untuk menindaklanjuti telegram Mabes Polri tersebut, barangkali ada kemungkinan melanjutkan kompetisi tanpa penonton. Kalau memang dihentikan, harus semuanya dan tidak boleh ada daerah lain yang diizinkan," kata Haruna menambahkan.
BLI sendiri berencana mengundang klub-klub untuk membicarakan jadwal kompetisi di masa kampanye pada Sabtu (14/3) di Surabaya. Namun, pertemuan itu kemungkinan besar dibatalkan karena keluarnya larangan dari Polri.
Citra Buruk
Haruna Soemitro juga mengatakan bahwa keluarnya larangan Mabes Polri itu makin memperburuk citra sepak bola Indonesia yang saat sedang berjuang mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.
"Ini juga sindiran buat Indonesia. Untuk mengamankan kompetisi nasional tidak bisa, bagaimana mau menggelar Piala Dunia," katanya.
Menurut Anggota Komite Eksekutif PSSI ini, semestinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik dan matang dari sekedar menghentikan pertandingan sepak bola karena aspek keamanan.
Pemerintah semestinya perlu mencontoh Thailand yang tidak menghentikan pertandingan kompetisi sepak bola, kendati pada saat bersamaan di negara tersebut sedang terjadi demo besar-besaran beberapa waktu lalu.
"Pemerintah Thailand memiliki itikad baik dan sangat paham bahwa sepak bola juga punya dampak terhadap citra suatu negara," ujar Haruna.
Sementara itu, anggota Divisi Teknis KPU Jatim, Andry Dewanto Achmad, usai pertemuan dengan Pengprov PSSI Jatim mengatakan bahwa pada prinsipnya KPU tidak mempermasalahkan kegiatan kompetisi sepak bola tetap berjalan selama masa kampanye.
"Sepanjang mekanisme perizinan ada dan jadwalnya tidak berbenturan dengan zona kampanye, tidak jadi masalah sepak bola tetap jalan," katanya.(ANT)
