Gambaran Pendanaan Persijap Belum Jelas
http://www.persijap.or.id/2009/06/gambaran-pendanaan-persijap-belum-jelas.html
JEPARA - Persijap belum memiliki gambaran pasti tentang sumber pendanaan untuk musim depan. Kondisi itu memantik kegelisahan kelompok suporter.
Usai menjamu Sriwijaya FC di Gelora Bumi Kartini, kemarin, puluhan suporter langsung mendatangi Asisten Manajer Bidang Dana Yoso Suwarno di bangku pemain dan ofisial. Mereka menanyakan peluang klub untuk bisa mendapatkan suntikan dana APBD.
‘’Kami hanya ingin mengetahui keberpihakan manajemen untuk memperjuangkan dana klub lewat APBD,’’ kata Saadi, salah satu pengurus Barisan Suporter Persijap Sejati (Banaspati). Dalam kerumunan itu tidak hanya terdapat pengurus Banaspati, tetapi juga Jepara Tifosi Mania.
Di tengah-tengah para pendukung fanatik tersebut, Yoso mengatakan saat ini APBD perubahan dan APBD 2010 masih dalam proses pembahasan. ‘’Ini kan masih dalam pembahasan, nanti coba diupayakan,’’ katanya. Dia menjadi sasaran pertanyaan karena selain menjadi asisten manajer bidang dana juga menjadi kepala bagian keuangan Setda Jepara.
Audiensi
Dua hari sebelumnya, Banaspati berupaya beraudiensi dengan Bupati Jepara Hendro Martojo di ruang kerjanya. Namun, Hendro saat itu tak bisa menemui lantaran masih dirawat di Rumah Sakit Tlogorejo, Semarang. Akhirnya perwakilan suporter diterima Sekda Ir Sholih MM bersama para pejabat lainnya.
Pada audiensi itu, para suporter seakan tak memiliki harapan klubnya bisa berlaga musim depan karena muncul kesan para pejabat di Setda sudah melempar handuk untuk membiayai Persijap.
Para suporter itu berharap tim pujaannya masih mendapatkan APBD lantaran tahun ini sudah tidak menerimanya. Dana APBD Rp 9 miliar yang digunakan saat ini adalah alokasi pada 2008.
Karena itu mereka berharap 2010 masih ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Zaenur Rohman, tokoh senior Banaspati yang mengikuti audiensi itu mengungkap penjelasan Sekda terkait kecilnya peluang mendapatkan APBD.
APBD harus mengakomodasi kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang naik 20 persen. Padahal, dana dari pusat untuk penyesuaian kenaikan gaji itu hanya Rp 16 miliar, sedangkan kebutuhan nyata diperkirakan mencapai Rp 56 miliar. Daerah harus menutup hingga 40 miliar untuk penyesuaian itu. (H15-22)
Usai menjamu Sriwijaya FC di Gelora Bumi Kartini, kemarin, puluhan suporter langsung mendatangi Asisten Manajer Bidang Dana Yoso Suwarno di bangku pemain dan ofisial. Mereka menanyakan peluang klub untuk bisa mendapatkan suntikan dana APBD.
‘’Kami hanya ingin mengetahui keberpihakan manajemen untuk memperjuangkan dana klub lewat APBD,’’ kata Saadi, salah satu pengurus Barisan Suporter Persijap Sejati (Banaspati). Dalam kerumunan itu tidak hanya terdapat pengurus Banaspati, tetapi juga Jepara Tifosi Mania.
Di tengah-tengah para pendukung fanatik tersebut, Yoso mengatakan saat ini APBD perubahan dan APBD 2010 masih dalam proses pembahasan. ‘’Ini kan masih dalam pembahasan, nanti coba diupayakan,’’ katanya. Dia menjadi sasaran pertanyaan karena selain menjadi asisten manajer bidang dana juga menjadi kepala bagian keuangan Setda Jepara.
Audiensi
Dua hari sebelumnya, Banaspati berupaya beraudiensi dengan Bupati Jepara Hendro Martojo di ruang kerjanya. Namun, Hendro saat itu tak bisa menemui lantaran masih dirawat di Rumah Sakit Tlogorejo, Semarang. Akhirnya perwakilan suporter diterima Sekda Ir Sholih MM bersama para pejabat lainnya.
Pada audiensi itu, para suporter seakan tak memiliki harapan klubnya bisa berlaga musim depan karena muncul kesan para pejabat di Setda sudah melempar handuk untuk membiayai Persijap.
Para suporter itu berharap tim pujaannya masih mendapatkan APBD lantaran tahun ini sudah tidak menerimanya. Dana APBD Rp 9 miliar yang digunakan saat ini adalah alokasi pada 2008.
Karena itu mereka berharap 2010 masih ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Zaenur Rohman, tokoh senior Banaspati yang mengikuti audiensi itu mengungkap penjelasan Sekda terkait kecilnya peluang mendapatkan APBD.
APBD harus mengakomodasi kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang naik 20 persen. Padahal, dana dari pusat untuk penyesuaian kenaikan gaji itu hanya Rp 16 miliar, sedangkan kebutuhan nyata diperkirakan mencapai Rp 56 miliar. Daerah harus menutup hingga 40 miliar untuk penyesuaian itu. (H15-22)
