Dukung Rasionalisasi Belanja Pemain

JEPARA - Badan Liga Indonesia (BLI) kini gencar menyosialisasikan rancangan manual liga sebagai referensi kontestan Indonesia Super League (ISL) musim depan. Jika tidak ada aral melintang, rancangan itu akan disahkan PSSI pada pekan kedua Agustus. Salah satu poin dalam manual itu adalah pembatasan belanja pemain. Bagaimana sikap Persijap?

Wakil Sekretaris Persijap Nur Jamil mengatakan sangat mendukung kebijakan tersebut. Rancangan itu bisa membantu tim dalam menghemat pengeluaran "Dengan adanya pembatasan belanja pemain, maka klub-klub tidak akan lagi jor-joran dalam hal belanja pemain. Apalagi Persijap sebagai klub kecil jelas akan kalah dengan tim besar jika berburu pemain yang berkualitas," ungkapnya.

Selama ini, belanja pemain menjadi salah satu pengeluaran terbesar di tim. Pembatasan belanja pemain diharapkan bisa untuk efisiensi pengeluaran klub. Selama ini ada ketimpangan antara klub besar dan kecil dalam urusan belanja pemain. Tim besar dengan dana besar bisa berbuat lebih banyak. Sedangkan tim kecil sekelas Persijap dituntut lebih cermat dan rasional.

Persijap sendiri pantas berbangga, meski dana APBD yang didapatkan lebih sedikit dari sejumlah tim lain, yakni sebesar Rp 10,4 miliar pada musim lalu, namun prestasi yang didapatkan tidak mengecewakan. Bukan hanya bisa bertahan di ISL, melainkan mampu masuk peringkat sepuluh besar. Di Copa Indonesia pun, prestasi tim Kota Ukir tidak kalah mentereng; masuk semifinal.

Bandingkan dengan klub lain yang juga didanai uang rakyat dengan jumlah yang lebih besar tapi prestasinya tidak sebaik tim berkostum merah-merah ini. Persita Tangerang dengan dana Rp 16 miliar hanya bertengger di peringkat ke-17 ISL, Persitara didanai Rp 16 miliar hanya berada di peringkat ke-14, Persiba Balikpapan dengan kucuran dana APBD Rp 17 miliar berada di peringkat ke-12.

Selain menghindari jor-joran belanja klub, Jamil manambahkan, adanya patokan belanja pemain diharapkan bisa membuat para pemain mengerti dan memahami sehingga tidak minta harga di luar patokan yang disepakati BLI.

Jamil juga meminta kepada BLI untuk membuat klasifikasi pemain nasional maupun pemain asing. Hal itu bisa digunakan untuk standar dalam kontrak maupun penggajian. Dengan demikian bisa membantu klub menghemat pengeluaran. "Panduan pembatasan belanja pemain sangat membantu tim dalam menjabarkan pengeluaran untuk membeli pemain apalagi dengan kondisi keterbatasan dana," imbuhnya.

Persijap sendiri masih menyusu APBD untuk membiayai tim. Pada perubahan anggaran 2009 ini, tim berpelat merah ini mendapatkan kucuran dana APBD Rp 600 juta. Sementara tahun depan, kemungkinan jumlah kucuran dana dari APBD maksimal Rp 5 miliar.

Jika rancangan pembatasan belanja pemain benar-benar disahkan PSSI dan dilaksanakan secara konsisten, Persijap bisa sedikit terbantu. Dengan demikian, belanja pemain yang selama ini terkesan lepas kendali bisa ditertibkan. Tentu yang diharapkan dari kebijakan ini berimbas positif bagi klub untuk mengarungi kompetisi. "Kami tentu berharap bagaimana dengan dana minim bisa tetap eksis di ISL. Harapan kami tentunya prestasi Laskar Kalinyamat makin baik meski dengan dana yang tidak sebanyak tim-tim besar," ungkap Jamil. (zis/aji)